Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD'45. Dirgahayu RI ke-72
Sabtu, 18 November 2017 - 07:30:56 WIB
Mengenal Istilah Pembantaran
Diposting oleh : Arif Syarifudin
Kategori: Politik - Dibaca: 190 kali

forumjurnalis.org, Jakarta -
KPK melakukan upaya pembantaran terhadap Setya Novanto. Ketua DPR itu langsung dibantarkan tak lama setelah penyidik melakukan penahanan terhadapnya. selama proses pembantaran itu, Setnov akan berada dibawah pengawasan KPK.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembantaran?

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), memang tidak dijelaskan secara khusus soal pembantaran ini. Namun konsep ini tidak bisa dilepaskan dari soal penahanan seseorang.

Dalam KUHAP, diatur bahwa penyidik atau penuntut berwenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang. Penyidik bisa menahan seorang tersangka selama 20 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 40 hari. Bila dirasa masih kurang, penegak hukum bisa memperpanjang lagi masa penahanan maksimal 60 hari.

Jadi total penahanan terhadap tersangka adalah 120 hari. Lebih dari waktu tersebut, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata pembantaran berarti penangguhan masa penahanan. Hal tersebut merupakan kewenangan dari penegak hukum untuk mengeluarkan seseorang dari tahanannya dengan alasan kondisi kesehatan. Namun selama masa pembantaran itu, seorang tahanan tidak akan dihitung sebagai masa penahanannya.

"Dalam hal seseorang dikenakan penahanan tetap yang bersangkutan berada dalam kondisi yang tidak sehat dalam arti medis dan memerlukan perawatan medis, maka masa penahanan yang bersangkutan tidak diperhitungkan," kata ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, Jumat (17/11/2017)

Ia lantas memberikan contoh, seorang tersangka berinisial A ditahan selama 30 hari dari 1 November hingga 30 November. Ia pun kemudian berpura-pura sakit dan minta dirawat di rumah sakit dari tanggal 6 November hingga 30 November. Hal itu dilakukan A guna mengakali masa penahanannya.

Terkait itu, maka penegak hukum bisa melakukan pembantaran. Sehingga A tetap bisa dirawat di rumah sakit dari tanggal 6 November hingga 30 November namun masa penahanannya tidak berkurang.

Soal pembantaran itu juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989. Pada poin kedua SEMA tersebut berbunyi "Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara mendapat izin untuk dirawat-nginap di rumah sakit di luar rutan, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis".




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)